JURNALIFE.COM – Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dalam upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di berbagai daerah, khususnya melalui revitalisasi museum, cagar budaya, serta penguatan ekosistem ekonomi budaya. Pada pertemuan bersama perwakilan pemerintah daerah dan pengurus JKPI, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menekankan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memajukan kebudayaan nasional berbasis pusaka dan warisan budaya.
Menbud menjelaskan, pemerintah tengah mendorong percepatan penetapan cagar budaya nasional serta warisan budaya tak benda, termasuk pengusulan ke UNESCO. Menurutnya selain pengusulan baru, Indonesia juga akan mengusulkan melalui skema extension list dan joint nomination.
Menbud turut menyampaikan pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen pendanaan dan dukungan program, seperti Dana Indonesiana serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk museum, taman budaya, dan cagar budaya di daerah. Ia menambahkan bahwa museum dan taman budaya menjadi infrastruktur penting yang perlu direvitalisasi secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Beberapa kota yang disebut memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem budaya antara lain Yogyakarta, Banda Aceh, Ternate, dan Ambon. Di Ternate, misalnya, Menbud menilai potensi pengembangan museum bertema tokoh naturalis Alfred Wallace dapat menjadi daya tarik baru, sementara di Ambon pemerintah berencana memperingati 400 tahun tokoh ilmuwan Georg Eberhard Rumphius.
“Program tidak boleh berhenti pada event saja. Kita harus membangun ekosistem budaya di setiap sektor, menuju ekonomi budaya ke depan,” tegas Menteri Kebudayaan.
Fadli Zon menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kolaborasi lintas daerah dan lembaga, kolaborasi pusat dan daerah harus terus diperkuat. Pertemuan juga menyoroti potensi kebudayaan yang membutuhkan pendampingan teknis dan dukungan pelestarian. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas merupakan kunci dalam memajukan kebudayaan nasional. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pelestarian warisan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya di berbagai wilayah Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan ini, antara lain Walikota Jogja selaku Ketua Presidium, Hasto Wardoyo; Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal; Walikota Ternate, H. M. Tauhid Soleman: Wakil Walikota Palembang, Prima Salam; Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta; Direktur JKPI, Nanang Asfarinal; serta Gaura Macacarita, Dadang Rukmana, dan Taufik Rahzen selaku Dewan Pakar JKPI. Hadir mendampingi Menbud, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ismunandar; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani Alkatiri; dan Direktur Warisan Budaya, I Made Dharma Suteja.
Menutup pertemuan, Menteri Kebudayaan menyampaikan harapan agar kerja sama antara Kementerian Kebudayaan, JKPI, dan pemerintah daerah dapat semakin intensif, tidak hanya pada kegiatan seremonial, tetapi juga membangun sistem pelestarian kebudayaan yang berkelanjutan. “Kita ingin kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi dan identitas bangsa,” pungkas Menteri Fadli Zon.
*)Sumber Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
