Forum Dinas Perkebunan tidak hanya menghadirkan komunikasi satu arah, melainkan forum diskusi bersama perwakilan asosiasi petani pekebun setiap komoditas di Jawa Barat, yang terdiri dari APTI, APKI, APTEH, APCI, AGKP, APTRI, APEKI, APAKAI, AP3MA, APKARINDO, GAPPERINDO, MPIG dan GPP Jabar Banten. Diskusi ini bertujuan untuk membahas persoalan yang dihadapi di bidang perkebunan, agar diperoleh solusi serta masukan yang sesuai untuk pembangunan perkebunan di Jawa Barat.
Turut hadir pula Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar R. Eka Perwira, yang dalam sambutannya mengungkapkan, Forum Perangkat Daerah seharusnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan tantangan ke depan, bukan hanya sekedar formalitas, untuk dituangkan dalam suatu rencana strategis. Forum OPD ini harus mendesign pembangunan yang sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, dalam hal ini harus in line. Kuncinya ada di pemerintah selaku eksekutif.
“Kita harus dapat melihat secara detail, bukan hanya berdasarkan angka-angka saja,” ungkapnya.
Menurut Yunandar, kunci keberhasilan suatu bangsa maju itu salah satunya adalah dengan apresiasi. Kopi Puntang diapresiasi sebagai kopi terbaik di Atlanta, Georgia. Kemampuan masyarakat Jawa Barat di sektor perkebunan itu luar biasa. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan produsen teh terbesar di Indonesia.
Yunandar mengungkapkan, pemerintah harus mendorong petani melakukan nilai tambah produk, dengan tidak lagi menjual hasil perkebunannya dalam bentuk bahan baku. “Dengan cara memberikan akses pasar langsung kepada petaninya, dalam hal ini pemerintah harus menjadi offtaker dan marketer di Jawa Barat,” katanya.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat, Dudung Supriyadi yang juga hadir dalam forum ini menjelaskan, NTP (Nilai Tukar Petani) Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal ini berarti Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding Indeks harga yang dibayar. Kemudian, NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) Jawa Barat mengalami kenaikan diakibatkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani lebih tinggi dari kenaikan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal.
“NTP Jawa Barat naik dipengaruhi oleh kenaikan NTP subsektor Tanaman Pangan, sedangkan NTP Subsektor lainnya mengalami penurunan. Kontribusi Subkategori Perkebunan menempati posisi kelima pada Kategori Pertanian di Jawa Barat tahun 2023. Subsektor Perkebunan mempunyai peran sebesar 0,55% terhadap perekonomian di Jawa Barat tahun 2023,” katanya.
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan menyampaikan, Forum OPD Tahun 2024 sangat penting, karena merupakan masa transisi tahun politik, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dan pertumbuhan untuk ekonomi yang berkualitas. Iendra mengungkapkan visi Jawa Barat 2025-2045 adalah mandiri, maju dan berkelanjutan. Ada 5 sasaran visi 2025-2045. Antara lain peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemilikan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission.
“Kegiatan prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terdiri dari regenarasi petani, fasilitas dan pembuatan pupuk/antisipasi kelangkaan pupuk, pengendalian OPT dan penerapan PHT perkebunan, pembangunan dan penetapan kebun sumber benih/BPT-PIT, mitigasi dan perubahan iklim rawan kekeringan, peningkatan produksi perkebunan, promosi produk perkebunan, pelestarian plasma nutpah, sumber daya genetik perkebunan, dan DBHCHT,” paparnya.
Guna mendapatkan dukungan dari pusat, hadir pula Ketua Kelompok Perencanaan Dirjenbun Kementan RI, Agnes Verawaty Silalahi. Agnes menjelaskan sub sektor perkebunan akan berkontribusi pada misi ke-2 yakni transformasi ekonomi dan misi ke-5 yakni ketahanan social budaya dan ekologi. Sub sektor perkebunan akan memiliki prioritas dalam pembangunan. Khusus sub sektor perkebunan telah ditetapkan komoditas strategis/unggulan yakni produktivitas lada, pala, cengkeh, dan nilam.(*)
