JURNALLIFE – Kebijakan negara-negara di dunia untuk melarang visa warga Israel terus bertambah seiring dengan meningkatnya konflik antara Israel dan Palestina.
Pada tahun 2023, setidaknya ada 10 negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
Berikut adalah daftar negara yang melarang visa warga Israel:
- Iran
- Suriah
- Lebanon
- Palestina
- Kuwait
- Qatar
- Oman
- Arab Saudi
- Yemen
Kebijakan larangan visa ini umumnya diberlakukan sebagai bentuk protes terhadap agresi Israel ke Palestina. Negara-negara yang menerapkan kebijakan ini menganggap bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia Palestina.
Iran adalah negara yang pertama kali menerapkan kebijakan larangan visa warga Israel pada tahun 1948, menyusul pembentukan negara Israel. Sejak saat itu, Iran terus mempertahankan kebijakan tersebut.
Suriah dan Lebanon juga telah menerapkan kebijakan larangan visa warga Israel sejak lama. Kedua negara ini memiliki perbatasan langsung dengan Israel dan telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel selama bertahun-tahun.
Baca : Belum Tau Berapa Negara yang Mengakui Palestina?
Palestina, sebagai negara yang diakui secara internasional, juga melarang warga Israel masuk ke wilayahnya. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Kuwait, Qatar, Oman, Arab Saudi, dan Yemen adalah negara-negara Arab yang menerapkan kebijakan larangan visa warga Israel dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.
Kebijakan larangan visa warga Israel ini telah menimbulkan reaksi dari Israel dan Amerika Serikat. Israel menyebut kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Amerika Serikat juga telah mendesak negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut untuk mencabutnya.
Baca : Israel Akan Kuasai Tepi Barat dengan Penyerangan Secara Bertahap
Tapi hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan larangan visa warga Israel akan mencabutnya.
Kebijakan ini diperkirakan akan terus diberlakukan sebagai bentuk protes terhadap agresi Israel ke Palestina.
